Saturday, June 20, 2009

Kebijakan Dividen

I Made B. Tirthayatra
Ludy Arlianto
(Diterbitkan di Warta Bapepam-LK, edisi Juli 2008)


Kebijakan dividen merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini karena kebijakan dividen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyak pihak, baik perusahaan yang dikelola itu sendiri, maupun pihak lain seperti pemegang saham dan kreditur. Bagi perusahaan, pembagian dividen akan mengurangi kas perusahaan sehingga dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasi maupun investasi akan berkurang. Bagi pemegang saham, dividen merupakan satu bentuk pengembalian atas investasi mereka. Sedangkan bagi kreditur, pembagian dividen merupakan salah satu signal positif bahwa perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. Masyarakat umum juga memandang bahwa perusahaan yang mampu membayar dividen sebagai perusahaan yang memiliki kredibilitas.

Mengingat dampak yang signifikan tersebut maka rencana pembagian dividen oleh manajemen harus didasari dengan pertimbangan yang seksama, yaitu dengan memperhatikan sekurang-kurangnya aspek keuangan dan aspek hukum. Aspek keuangan wajib diperhatikan karena pembagian dividen tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor keuangan yang antara lain mencakup kemampuan keuangan perusahaan, proyeksi usaha perusahaan dan harapan pemegang saham secara ekonomi untuk mendapatkan tingkat pengembalian dari investasi mereka. Aspek hukum wajib diperhatikan karena pembagian dividen harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Meskipun tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, namun apabila pembagian dividen dilaksanakan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku maka dapat berdampak negatif baik bagi manajemen dan perusahaan, maupun bagi pemegang saham.


A. Aspek keuangan

Berikut ini adalah beberapa hal terkait dengan aspek keuangan yang harus diperhatikan dalam melakukan kebijakan dividen.

Likuiditas perusahaan
Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendek ataupun mendanai kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan semakin tinggi pula kemampuan perusahaan tersebut melakukan pembagian dividen tunai. Sebaliknya, semakin rendah likuiditas perusahaan semakin kecil kemampuan perusahaan untuk memberikan dividen tunai.

Tingkat pertumbuhan perusahaan
Tahapan perkembangan suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, antara lain growth, mature, dan decline. Pada tahap growth, perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, baik melalui ekspansi maupun aksi korporasi lainnya. Pada tahap ini perusahaan membutuhkan dana yang besar untuk menopang tingkat pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal manajemen memandang bahwa perusahaan memiliki atau berpotensi untuk memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi maka alokasi kelebihan dana ditujukan pertama kali untuk menunjang pertumbuhan tersebut. Sebaliknya jika manajemen memandang bahwa perusahaan berada pada tahap mature atau decline maka akan lebih bermanfaat untuk melakukan pembagian dividen yang lebih tinggi.

Preferensi pemegang saham: dividen vs capital gain
Preferensi pemegang saham, apakah lebih memiliki dividen atau capital gain, merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan oleh manajemen dalam memutuskan untuk membagi dividen. Hal ini karena keuntungan yang diperoleh pemodal atas investasi pada saham selalu berasal dari salah satu atau kedua hal tersebut. Berbeda dengan dividen yang merupakan pengembalian dari perusahaan, capital gain adalah pengembalian yang didapat pemegang saham dari perdagangan atas saham yang dimilikinya. Seorang pemodal akan menikmati keuntungan berupa capital gain apabila harga jual saham lebih tinggi dari harga belinya. Sebaliknya, pemodal tersebut akan mengalami kerugian, atau capital loss, apabila harga jual saham lebih rendah dari harga belinya.

Terdapat beberapa pandangan mengenai mana yang lebih menguntungkan bagi pemodal diantara capital gain atau dividen. Pandangan yang pertama menyatakan dividen lebih menguntungkan dibanding capital gain. Dalam bukunya yang berjudul The Savings. Investment and Valuation of a Corporation, Gordon M. J. merumuskan bird in the hand theory yang menyatakan bahwa dividen (bird in hand) adalah lebih baik dari saldo laba (bird in the bush) karena di masa depan saldo laba tersebut mungkin tidak akan terwujud sebagai dividen (it can fly away). Melalui teori tersebut Gordon M. J. menyatakan bahwa dividen yang tinggi akan mengurangi ketidakpastian bagi pemegang saham, karena dividen diterima pada masa kini sedangkan capital gain akan diterima dimasa yang akan datang.

Pandangan yang kedua menyatakan bahwa capital gain lebih menguntungkan dibanding dividen. Litzenberger dan Ramaswamy menyatakan bahwa pembagian dividen dalam jumlah yang rendah dianggap lebih menguntungkan bagi pemegang saham karena pajak atas dividen cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan capital gain. Pendapat ini mempunyai kelemahan dimana masing-masing negara memiliki perlakuan pajak yang berbeda sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk semua investor. Sebagai contoh, di Indonesia saat ini pajak atas dividen lebih besar dibandingkan dengan pajak atas capital gain dari penjualan saham di bursa. Di Indonesia, dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi dikenakan pajak sebesar 15%, dan dividen yang diterima wajib pajak luar negeri dikenakan pajak sebesar 20% atau lebih rendah apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia. Sedangkan untuk capital gain dari penjualan saham di bursa tidak dikenakan pajak. Pajak yang dikenakan adalah pajak penjualan yang besarnya adalah 0,1% dari nilai penjualan.

Selanjutnya Jesen & Meckling menyatakan bahwa pembagian dividen juga dipengaruhi oleh agency theory. Agency theory menjelaskan bahwa pemisahaan antara manajemen (agent) dan pemegang saham atau pemilik (principal) mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Pemberian dividen yang tinggi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh agent untuk menunjukkan kemampuannya mengelola perusahaan dengan baik. Hal ini sekaligus upaya principal untuk menjaga agar agent tidak memegang terlalu banyak kas yang dapat merangsang agent untuk memanfaatkannya demi kepentingan pribadi.

Harga pasar saham
Harga pasar saham juga merupakan hal yang relevan untuk diperhatikan oleh manajemen dalam menentukan kebijakan dividen. Dalam hal manajemen merasa bahwa sahamnya tidak likuid karena harga pasar yang sangat tinggi, maka manajemen dapat memutuskan untuk melakukan pembagian dividen dalam bentuk saham. Pembagian dividen saham dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan seperti saham perusahaan akan menjadi lebih likuid dan kewajiban pembayaran dividen dapat terpenuhi tanpa mengurangi kas perusahaan.

Namun demikian bukan berarti tidak terdapat risiko dalam melakukan pembagian dividen saham. Penambahan jumlah saham beredar memang menyebabkan saham yang tidak likuid karena harga yang terlalu tinggi menjadi lebih likuid. Namun apabila penambahan saham tersebut terlalu besar maka nilai saham tersebut bisa menjadi sangat rendah sehingga dapat merugikan pemegang saham.

Dalam hal manajemen memandang bahwa harga pasar saham terlalu rendah maka manajemen dapat melakukan pembelian kembali (buy back) saham. Dengan buy back saham, maka saham yang beredar di pasar akan semakin berkurang sehingga harganya akan meningkat. Dengan peningkatan harga tersebut maka buy back saham akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham dalam bentuk capital gain.


Dalam prakteknya, faktor-faktor yang terkait dengan aspek keuangan tersebut di atas tidak berdiri sendiri akan tetapi saling terkait. Sebagai contoh, walaupun perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi, manajemen dapat memutuskan untuk melakukan pembagian dividen yang tinggi. Hal ini dimungkinkan misalnya jika perusahaan mempunyai akses yang baik pada pasar keuangan dimana kebutuhan dana dapat terpenuhi melalui penerbitan efek ataupun pinjaman. Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan yang memiliki banyak kewajiban. Perusahaan dapat melakukan perpanjangan kewajiban tersebut ataupun dengan melakukan konversi hutang menjadi modal sehingga kebutuhan dana untuk pembayaran kewajiban menjadi lebih rendah.


B. Aspek Hukum

Disamping memperhatikan aspek keuangan, pembagian dividen juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan dalam pembagian dividen adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia juga wajib memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. II-A tentang Perdagangan Efek. Pada intinya peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari perlindungan modal perusahaan, keterbukaan informasi bagi pemegang saham dan kesempatan bagi pemodal untuk memperdagangkan saham-saham yang mengandung dividen (setelah RUPS memutuskan untuk membagi dividen sampai dengan tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen).

Berikut ini adalah beberapa hal terkait dengan aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh manajemen dalam melakukan pembagian dividen.

i. Kondisi yang harus dipenuhi untuk membagi dividen
Sehubungan dengan kondisi yang harus dipenuhi dalam membagi dividen, terdapat persyaratan yang berbeda bagi dividen yang dibagikan setelah tahun buku berakhir dengan dividen yang dibagikan sebelum tahun buku Perseroan berakhir (untuk selanjutnya dividen yang dibagikan sebelum tahun buku berakhir disebut dengan dividen interim).

- Dividen setelah tahun buku berakhir

Dalam melakukan pembagian dividen setelah tahun buku berakhir, Perseroan harus memenuhi 2 (dua) persyaratan. Pertama, Perseroan wajib memiliki saldo laba yang positif. Kedua, Perseroan wajib memiliki cadangan yang mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Kewajiban untuk memiliki saldo laba positif ini diatur dalam ayat 3 pasal 7 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Kewajiban ini dipertegas dalam penjelasan ayat tersebut yang menyatakan bahwa “dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif”. Adapun kewajiban untuk memiliki cadangan paling sedikit 20% dari jumlah modal yang disetor dan ditempatkan diatur dalam ayat 3 pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Kedua persyaratan tersebut terkait dengan logika bisnis yang normal, dimana perusahaan hanya dapat membagi laba apabila memang memiliki saldo laba, dan dalam rangka menutup kerugian yang mungkin dialami dimasa yang akan datang maka perusahaan harus menyisihkan sebagian keuntungannya sebagai cadangan.

- Dividen Interim

Dalam melakukan pembagian dividen interim, maka disamping wajib memenuhi 2 (dua) persyaratan yang berlaku dalam pembagian dividen setelah tahun buku berakhir, Perseroan juga wajib memenuhi 3 (tiga) persyaratan berikut. Pertama, pembagian dividen interim diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Kedua, pembagian dividen interim tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Ketiga, pembagian dividen interim tidak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Terkait dengan kondisi yang wajib dipenuhi dalam melakukan pembagian dividen, walaupun perusahaan bersaldo laba negatif tidak dapat membagi dividen bukan berarti manajemen harus menunggu sampai laba bersih perusahaan cukup banyak untuk menutup saldo laba negatif tersebut. Perusahaan dapat menutup saldo laba negatif tersebut dengan melakukan Kuasi Reorganisasi. Melalui Kuasi Reorganisasi ini seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan dinilai kembali dan selisih penilaian kembali tersebut digunakan untuk menutup saldo laba negatif. Kuasi Reorganisasi ini diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.L.1 tentang Kuasi Reorganisasi.

ii. Persetujuan Organ Perseroan
Seperti halnya dengan kondisi yang harus dipenuhi oleh Perusahaan untuk melakukan pembagian dividen, ketentuan mengenai organ perseroan yang berhak menyetujui pembagian dividen juga dibedakan antara pembagian dividen setelah tahun buku berakhir dan dividen interim.

Pembagian dividen setelah tahun buku berakhir wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Sedangkan pembagian dividen interim, sepanjang memenuhi kondisi yang telah disebutkan pada butir i di atas, cukup ditetapkan berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseoan. Apabila pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang diderita sebagai akibat dari pembayaran dividen interim tersebut.

Adapun alasan pembagian dividen interim dapat dilakukan cukup dengan keputusan direksi adalah karena sumber dananya hanya berasal dari laba bersih tahun yang sedang berjalan sehingga jumlanya lebih terbatas.

iii. Jadwal pembagian dividen
Untuk perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, setelah rencana pembagian dividen mendapat persetujuan RUPS maka manajemen wajib menyampaikan laporan mengenai hasil RUPS yang memuat keterangan-keterangan mengenai pembagian dividen kepada Bursa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk membagikan dividen interim maka wajib menyampaikan hasil rapat direksi yang menyangkut pembagian dividen interim selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari bursa setelah rapat direksi dimaksud.

Selanjutnya bursa akan mengumumkan hasil RUPS atau rapat direksi tersebut selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya setelah pemberitahuan diterima oleh Bursa.

Tanggal pencatatan saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen wajib dilakukan paling cepat 16 hari bursa sejak pengumuman oleh bursa. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesempatan bagi pemodal untuk mentransaksikan saham-saham tersebut sebelum periode saham yang mengandung dividen tersebut berakhir. Selanjutnya, pelaksanaan pembagian dividen wajib dilakukan selambat-lambatnya 10 hari bursa setelah tanggal pencatatan dalam daftar pemegang saham guna penetapan pemegang saham yang berhak menerima dividen.


Demikianlah beberapa hal terkait dengan aspek keuangan dan aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan dividen. Hal-hal tersebut penting diketahui oleh manajemen karena segala kegiatan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aspek keuangan dan aspek hukum.


Daftar Pustaka
1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek.
3. Gordon. M. J. “The Savings. Investment and Valuation of a Corporation”. February 1962.
4. Jensen, M.C., dan W.H. Meckling. “The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics. 1976.
5. Pengaruh Profitability dan Investment Opportunity Set Terhadap Kebijakan Dividen Tunai dengan Likuiditas Sebagai Variabel Penguat, www.petra.ac.id/~puslit/journals/pdf.php?PublishedID=AKU07090102 diakses pada 06 Juni 2008.
6. Product Life Cycle, http://www.quickmba.com/marketing/product/lifecycle/ diakses pada 29 Juli 2008

IPO Timeline di Beberapa Negara ASEAN

Boby Wahyu Hernawan
I Made B. Tirthayatra
(Diterbitkan di Warta Bapepam-LK, Juli 2008)


Dalam beberapa tahun terakhir diskusi mengenai kerjasama ekonomi dan keuangan ASEAN, penguatan inisiatif regional, dan upaya peningkatan profil ASEAN sebagai wilayah tujuan investasi semakin intensif dilakukan dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai satu kekuatan ekonomi dunia. Agar dapat memanfaatkan dengan optimal perkembangan regional ini Indonesia harus memahami dengan baik kelemahan dan kekuatan nasional terhadap negara-negara ASEAN lainnya.

Karena pasar modal merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia, maka pemahaman mengenai kelemahan dan kekuatan pasar modal Indonesia terhadap pasar modal negara-negara ASEAN lainnya merupakan hal yang mutlak untuk memahani kelemahan dan kekuatan nasional Indonesia terhadap negara ASEAN lainnya. Sebagai salah satu upaya mengetahui posisi pasar modal Indonesia tersebut, tulisan ini mencoba untuk membandingkan IPO timeline Indonesia dengan 3 (tiga) negara ASEAN lainnya, yaitu Malaysia, Singapura dan Thailand. IPO timeline adalah jadwal dari rangkaian proses penawaran umum yang dimulai sejak dokumen-dokumen dalam rangka penawaran umum disampaikan ke otoritas pasar modal.

Informasi yang disajikan dalam tulisan ini merupakan informasi publik yang disampaikan pada ASEAN Capital Market Forum, suatu forum yang dibuat antara lain untuk membahas isu-isu pasar modal terkini di wilayah ASEAN, yang pesertanya adalah otoritas pasar modal dari beberapa negara ASEAN. Secara umum, perbandingan IPO Timeline dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar : Perbandingan IPO Timeline di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand





Indonesia

Penelaahan oleh otoritas pasar modal Indonesia, yaitu Bapepam-LK, terhadap dokumen-dokumen penawaran umum dimulai setelah perusahaan yang akan melakukan penawaran umum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK. Proses penelaahan terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan terutama dengan melihat aspek keterbukaan (disclosure based system), dimana Bapepam-LK menilai apakah prospektus telah berisi informasi yang memadai bagi calon investor untuk mengambil keputusan investasi. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penyampaian Pernyataan Pendaftaran, Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas pada surat kabar harian yang berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional.

Bapepam-LK mengeluarkan pernyataan efektif dalam 45 hari sejak Pernyataan Pendaftaran diterima secara lengkap. Apabila Pernyataan Pendaftaran telah efektif, maka perusahaan wajib mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
Setelah efektifnya pernyataan pendaftaran dan diumumkannya perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas, maka perusahaan sudah dapat melakukan kegiatan penawaran umum. Masa penawaran umum sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) hari kerja.
Setelah berakhirnya masa penawaran umum, maka perusahaan melaksanakan penjatahan saham dan wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum. Selanjutnya perusahaan menyediakan bukti kepemilikan saham selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
Dalam hal saham yang ditawarkan akan dicatatkan di Bursa, maka saham tersebut wajib dicatatkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Selanjutnya Emiten wajib menyampaikan laporan hasil penawaran umum kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penjatahan saham selesai dilakukan, dan 10 (sepuluh) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
Setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif maka Prospektus tidak dapat berubah lagi. Oleh karena itu dalam hal terjadi informasi yang material setelah tanggal efektif prospektus tetap tidak berubah, namun perusahaan wajib menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik.

Malaysia
Otoritas Pasar Modal Malaysia, atau Securities Commission Malaysia (selanjutnya disebut SC Malaysia), melakukan penelaahan terhadap rencana penawaran umum perusahaan sebelum perusahaan menyampaikan Registrable Prospectus (perlu diperhatikan bahwa penyampaian Registrable Prospectus dapat disamakan dengan tahap penyampaian Pernyataan Pendaftaran di Pasar Modal Indonesia). Penelaahan SC Malaysia pada tahap ini dilakukan terutama dengan memperhatikan kondisi perusahaan (merit based system) dimana SC Malaysia menilai apakah kondisi perusahaan telah memenuhi standar tertentu untuk dapat melakukan penawaran umum. Proses penelaahan yang dilakukan oleh SC Malaysia ini dapat berlangsung selama kurang lebih 2 bulan.
Apabila SC Malaysia memandang bahwa perusahaan telah memenuhi standar tertentu dan draft prospektus telah berisi informasi yang memadai, maka SC Malaysia akan mengeluarkan approval. Selanjutnya perusahaan dapat menyampaikan Registrable Prospectus kepada SC Malaysia. Pada hari yang sama, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah SC Malaysia menerima Registrable Prospectus, SC Malaysia menampilkan Registrable Prospectus tersebut secara lengkap pada web site SC Malaysia.
Karena SC Malaysia telah melakukan penelaahan sebelumnya, maka SC Malaysia tidak lagi melakukan penelaahan mendalam terhadap Registrable Prospectus tersebut. Setelah mempublikasikan Registrable Prospectus tersebut pada website, maka SC Malaysia memantau tanggapan masyarakat atas rencana penawaran umum perusahaan. Apabila tidak terdapat tanggapan lebih lanjut dari masyarakat atas rencana penawaran umum tersebut, maka dalam waktu 14 hari bursa dapat dilakukan Registration of Prospectus (tahap Registration of Prospectus dapat disamakan dengan tahap dikeluarkannya Pernyataan Efektif oleh Bapepam-LK).
Setelah Registration of Prospectus maka perusahaan dapat langsung memulai penawaran umum. Masa penawaran sekurang-kurangnya adalah 5 (lima) hari, dan tidak terdapat pembatasan mengenai maksimum masa penawaran.
Sehubungan dengan penjatahan saham, di Pasar Modal Malaysia tidak terdapat ketentuan mengenai waktu penjatahan saham sehingga hal ini diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan.
Selanjutnya dalam waktu 13 sampai 18 hari bursa setelah dimulainya masa penawaran, dan biasanya dilakukan dalam 4 hari bursa setelah tanggal penjatahan, perusahaan melakukan distribusi saham.
Perusahaan memiliki tenggang waktu untuk mencatatkan sahamnya di bursa selambat-lambatnya sampai 6 (enam) bulan sejak SC Malaysia mengeluarkan approval. Batas 6 (enam) bulan ini diberikan agar perusahaan memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan waktu penawaran umum jika kondisi pasar dirasa kurang menguntungkan. Namun demikian, dalam prakteknya pencatatan di bursa dilakukan antara 13 sampai dengan 18 hari bursa sejak dimulainya penawaran. Apabila setelah Registration of Prospectus terdapat perubahan informasi yang material, maka perusahaan wajib menyampaikan prospektus tambahan atau prospektus baru agar masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut.

Singapura
Seperti halnya di Indonesia, penelaahan oleh otoritas pasar modal Singapura, yaitu Monethary Authority of Singapore (selanjutnya disebut MAS), dilakukan setelah penyampaian Registrable Prospectus oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran umum. Penelaahan dilakukan dengan melihat apakah informasi yang disampaikan dalam prospektus telah memadai bagi investor untuk mengambil keputusan investasi (disclosure based system). MAS memiliki kewajiban untuk menampilkan Registrable Prospectus pada website MAS di hari yang sama, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah MAS menerima Registrable Prospectus tersebut.
Registrable Prospectus yang disampaikan pertama kali oleh perusahaan dianggap telah berisi informasi yang memadai bagi investor untuk mengambil keputusan investasi. Prosedur penelaahan yang dilakukan MAS atas dokumen tersebut adalah sama dengan prosedur yang dilakukan oleh SC Malaysia atas Registrable Prospectus, yaitu mempublikasikan file Registrable Prospectus tersebut pada website MAS dan memantau tanggapan dari masyarakat.
Apabila tidak terdapat tanggapan lebih lanjut dari masyarakat atas rencana penawaran umum tersebut, maka dalam waktu 14 hari sampai dengan 28 hari sejak sejak penyampaian Registrable Prospectus maka pernyataan pendaftaran perusahaan menjadi efektif (ditandai dengan dilakukannya Registration of Prospectus).
Selanjutnya penawaran umum dapat langsung dilakukan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Apabila saham yang ditawarkan akan dicatatkan di bursa maka minimum periode penawaran adalah 2 (dua) hari. Pada umumnya periode penawaran adalah 1 (satu) minggu.
Adapun mengenai penjatahan dan distribusi saham, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai waktu pelaksanaan hal tersebut. Namun demikian, distribusi saham biasanya dilakukan pada hari yang sama dengan penjatahan.
Sehubungan dengan pencatatan saham di bursa, perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan penawaran umum di Singapura mendapat tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran (Registration of Prospectus) untuk mencatatkan sahamnya di bursa. Apabila setelah Registration of Prospectus terdapat perubahan informasi yang material, maka perusahaan wajib menyampaikan prospektus tambahan / prospektus baru sebelum berakhirnya masa penawaran umum.

Thailand
Seperti di Pasar Modal Malaysia, otoritas pasar modal Thailand, yaitu Securities and Exchanges Commission Thailand (selanjutnya disebut SEC Thailand) melakukan penelaahan terhadap rencana penawaran umum perusahaan sebelum perusahaan tersebut menyampaikan Pernyataan Pendaftaran. Penelaahan dilakukan tidak hanya dengan menilai keterbukaan informasi namun juga memperhatikan apakah kondisi perusahaan telah memenuhi standar tertentu untuk melakukan penawaran umum (merit based system).

Namun demikian, sedikit berbeda dengan proses di Malaysia, perusahaan Thailand dapat menyampaikan pernyataan pendaftaran tanpa perlu menunggu adanya approval. Meskipun approval belum diberikan, pada dasarnya proses penelaahan telah selesai dilakukan pada saat perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran.

Setelah menerima pernyataan pendaftaran tersebut, SEC Thailand wajib mempublikasikannya pada website SEC Thailand. Selanjutnya SEC Thailand memantau tanggapan masyarakat sehubungan dengan rencana penawaran umum perusahaan. Apabila tidak terdapat tanggapan dari masyarakat, pernyataan pendaftaran menjadi efektif sekurang-kurangnya dalam 14 hari setelah penyampaian pernyataan pendaftaran. Pernyataan efektif tersebut baru dapat dikeluarkan setelah atau sekurang-kurangnya bersamaan dengan dikeluarkannya approval oleh SEC Thailand.

Penawaran umum dapat langsung dilakukan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Masa penawaran sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) hari dan tidak terdapat maksimum masa penawaran.

Sehubungan dengan penjatahan saham, seperti halnya di Malaysia dan Singapura, pada Pasar Modal Thailand tidak terdapat ketentuan mengenai mengenai periode penjatahan saham
Selanjutnya distribusi saham dilakukan sesuai dengan yang dinyatakan dalam prospektus dan tidak lebih dari 15 hari setelah berakhirnya penjatahan. Untuk saham tanpa warkat (scripless), tidak lebih dari 7 hari setelah berakhirnya penjatahan.

Seperti halnya di Malaysia dan Singapura, perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran umum di Thailand memiliki tenggang waktu yang cukup lama untuk mencatatkan sahamnya di bursa. Berdasarkan ketentuan yang ada, pencatatan saham di bursa dapat dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak SC Thailand mengeluarkan approval.

Penutup
Melihat perbandingan IPO Timeline dari 4 (empat) negara ASEAN tersebut di atas, terlihat adanya beberapa perbedaan yang signifikan ditinjau dari segi penelaahan (merit based system versus disclosure based system), jangka waktu efektifnya pernyataan pendaftaran, waktu penawaran umum, dan waktu pencatatan saham di bursa.
Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat beberapa hal yang masih dapat ditingkatkan dalam rangka pengembangan pasar modal Indonesia. Beberapa hal tersebut antara lain terkait dengan waktu diterbitkannya pernyatan efektif, waktu dimulainya masa penawaran umum, serta publikasi prospektus.

Waktu penerbitan pernyataan efektif
Di Malaysia dan Thailand, penelaahan terhadap rencana penawaran umum perusahaan dilakukan dengan merit based system, dan dimulai sebelum perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran. Oleh karena itu, pada saat perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran, dokumen yang disampaikan dapat dikatakan sudah mengungkapkan informasi yang memadai dan diharapkan untuk tidak berubah secara siginifikan kecuali memang terdapat kejadian yang sifatnya material atau terdapat informasi baru dari masyarakat. Adapun di Indonesia dan Singapura, penelaahan dilakukan dengan melihat aspek keterbukaan dalam pernyataan pendaftaran (disclosure based system), dan baru dapat dilakukan setelah perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal.
Melihat perbedaan karakteristik tersebut, waktu yang dibutuhkan oleh Bapepam-LK dan Singapura untuk menelaah pernyataan pendaftaran tidak dapat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan oleh Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, dalam menilai waktu penerbitan pernyataan efektif di Indonesia, penulis hanya akan membandingkannya dengan Singapura.
Prosedur penelaahan di Indonesia pada dasarnya sama dengan di Singapura, yaitu penelaahan baru dilakukan setelah perusahaan menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal, dengan penekanan pada aspek keterbukaan. Namun demikian MAS memiliki waktu 14 hari bursa untuk melakukan penelaahan, sedangkan Bapepam-LK memiliki waktu 45 hari. Lamanya waktu penelaahan yang dimiliki Bapepam-LK tersebut karena Bapepam-LK harus meneliti dengan seksama dokumen pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh perusahaan. Menurut hemat penulis, waktu 45 hari tersebut dapat dikurangi menjadi 14 hari kerja apabila dapat dipenuhi 2 (dua) hal. Pertama, emiten dan profesi terkait benar-benar dituntut untuk menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran dengan memadai sejak pertama kali pernyataan pendaftaran disampaikan kepada Bapepam-LK. Untuk mewujudkan hal ini maka perlu ada sanksi yang berat bagi emiten dan pihak terkait apabila ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan belum memadai. Kedua, dokumen pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam-LK disederhanakan, bahkan apabila dimungkinkan cukup hanya dengan prospektus saja. Namun demikian perusahaan tetap diwajibkan untuk menyimpan dokumen-dokumen pendukung pernyataan pendaftaran selain prospektus yang saat ini wajib disampaikan kepada Bapepam-LK, dimana Bapepam-LK dapat memintanya setiap saat dokumen tersebut dibutuhkan.
Apabila kedua hal tersebut dapat dilaksanakan maka tentunya Bapepam-LK tidak akan mengalami kesulitan untuk mempersingkat waktu penelaahan dari 45 hari menjadi 14 hari kerja. Namun demikian mengingat pendekatan tersebut sangat berbeda dengan pendekatan yang dilakukan saat ini maka tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan serta merta. Diperlukan persiapan-persiapan yang matang untuk dapat melaksanakannya.

Waktu dimulainya penawaran umum
Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah perbandingan antara jarak antara dikeluarkannya pernyataan efektif sampai dengan dimulainya penawaran umum. Sebagaimana disebutkan di atas, di pasar modal Malaysia, Singapura dan Thailand terdapat tenggang waktu yang cukup lama sampai dengan perusahaan mencatatkan sahamnya di bursa. Batas waktu ini menyebabkan perusahaan memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan waktu penawaran umum apabila kondisi pasar kurang kondusif untuk melakukan penawaran.
Di Indonesia, perusahaan tidak memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan waktu penawaran umum karena terdapat ketentuan yang mengatur bahwa laporan hasil penawaran umum wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dikeluarkannya pernyataan efektif.
Melihat praktek yang terjadi di negara-negara tersebut, dan menimbang bahwa adanya tenggang waktu yang cukup tersebut memang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran umum, maka menurut hemat penulis ketentuan-ketentuan mengenai penawaran umum perlu mengakomodasi kemungkinan perusahaan untuk menyesuaikan waktu penawaran umum.

Publikasi prospektus
Di Malaysia, Singapura dan Thailand, Registrable Prospectus (di Indonesia dapat dibandingkan dengan Prospektus Awal) dipublikasikan seluruhnya di website otoritas pasar modal. Sedangkan di Indonesia, publikasi dilakukan hanya terhadap Prospektus Ringkas dan dilakukan pada surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
Karena publikasi prospektus lengkap memberikan informasi yang lebih memadai kepada calon investor dibandingkan publikasi prospektus ringkas, maka sudah saatnya otoritas Pasar Modal Indonesia mempertimbangkan untuk memuat prospektus secara lengkap di website. Namun mengingat tidak memuat investor memiliki akses terhadap internet maka dimuatnya prospektus secara lengkap di website ini sebaiknya tidak menghapus kewajiban publikasi prospektus ringkas di surat kabar.
Selanjutnya, publikasi pada website otoritas pasar modal akan memberi kemudahan pada investor untuk memperoleh informasi dibandingkan publikasi pada surat kabar harian. Hal ini karena jumlah surat kabar yang berperedaran nasional cukup banyak, sehingga terdapat kemungkinan investor tidak mendapat informasi mengenai penawaran umum tertentu apabila investor tersebut tidak membaca surat kabar dimana prospektus ringkas perusahaan tersebut dipublikasikan. Jika publikasi dilakukan di website otoritas pasar modal maka publikasi tersebut menjadi satu pintu sehingga investor dapat memastikan bahwa tidak ada informasi mengenai penawaran umum yang terlewat.


Konversi Hutang Menjadi Saham

I Made B. Tirthayatra
(Diterbitkan di Warta Bapepam-LK, Juni 2008)


Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada. Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepemilikan pemegang saham suatu perusahaan agar tidak mengalami dilusi apabila perusahaan tersebut bermaksud untuk menambah modalnya. Namun demikian, dalam menjalankan kegiatan usahanya seringkali suatu perusahaan merasakan kebutuhan untuk mengeluarkan saham kepada pihak-pihak di luar pemegang saham. Contohnya adalah pada saat perusahaan hendak menerbitkan saham bagi para karyawan (program ESOP), menerbitkan saham kepada kreditur karena tidak mampu melunasi hutangnya dengan cash, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas memberikan jalan keluar bahwa kewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada tersebut tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham ditujukan kepada karyawan perusahaan, kepada pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi saham, atau dilakukan dalam rangka restrukturisasi.

Bagaimanakah proses yang harus dilakukan oleh emiten dan perusahaan publik untuk melakukan penambaham modal tanpa harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada? Karena emiten dan perusahaan publik adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, maka tentunya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, karena emiten dan perusahaan publik adalah perusahaan-perusahaan yang berada di dalam lingkup pasar modal maka selain tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas juga wajib tunduk pada Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan perundangan lain di bidang Pasar Modal.

Tulisan ini membahas hal-hal yang wajib diperhatikan oleh emiten dan perusahaan publik dalam melakukan salah satu bentuk penerbitan saham baru tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham, yaitu konversi hutang menjadi saham.

Melalui konversi hutang menjadi saham, suatu perusahaan menerbitkan saham baru kepada kreditur sebagai bentuk pembayaran atas kewajibannya. Hal ini dilakukan karena perusahaan tersebut tidak mampu melunasi kewajibannya kepada kreditur secara tunai. Akibat dari dilakukannya konversi hutang menjadi saham tersebut, hutang perusahaan akan berkurang, modal disetor perusahaan bertambah, pihak kreditur berubah menjadi pemegang saham dan kepemilikan pemegang saham yang ada menjadi terdilusi.

Beberapa emiten yang melakukan Konversi Hutang Menjadi Saham tahun 2007 adalah PT Berlian Laju Tanker Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, PT Argo Pantes Tbk, PT Kedawung Setia Industrial Tbk, PT Teijin Indonesian Fiber Corporation Tbk, PT Suparma Tbk, PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk.

Secara umum, peraturan perundangan yang wajib diikuti oleh emiten dan perusahaan publik dalam melakukan konversi hutang menjadi saham adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam-LK nomor IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut terdapat beberapa kondisi yang harus diperhatikan baik oleh emiten atau perusahaan publik yang akan melakukan konversi hutang menjadi saham, maupun oleh kreditur yang tagihannya akan dikonversi menjadi saham. Hal-hal yang harus diperhatikan tersebut antara lain adalah kriteria perusahaan yang dapat melakukan konversi, unsur hutang yang dapat dikonversi, penentuan nilai konversi, kewajiban mendapat persetujuan pemegang saham, dan adanya larangan untuk memperdagangkan saham hasil konversi selama periode tertentu (lock up).

1. Kriteria emiten atau perusahaan publik yang dapat melakukan konversi

Kriteria atau kondisi yang harus dipenuhi oleh emiten atau perusahaan publik untuk dapat mengeluarkan saham tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Berdasarkan Peraturan tersebut, emiten atau perusahaan publik dapat mengeluarkan saham baru tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, dimana penambahan modal sebanyak-banyaknya adalah 5% dari modal disetor dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, atau dimana tujuan utama penambaham modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan. Apabila tujuan utama penambaham modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan maka tidak lagi dibatasi oleh maksimum jumlah 5% tersebut, namun emiten atau perusahaan publik wajib memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut:

Kriteria yang pertama, emiten atau perusahaan publik yang akan melakukan konversi tersebut merupakan bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 200% dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwewenang.

Kriteria yang kedua, emiten atau perusahaan publik yang akan melakukan konversi merupakan perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% dari aset perusahaan tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal.

Kriteria yang ketiga, emiten atau perusahaan publik yang akan melakukan konversi merupakan perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi.

Perlu diperhatikan bahwa kriteria pertama dan kedua memberikan batasan yang terukur terhadap emiten atau perusahaan publik yang dapat melakukan penambahan modal di atas 5% dari modal disetor tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada. Dibandingkan dengan kriteria pertama dan kedua tersebut, maka kriteria yang ketiga merupakan kriteria yang relatif lebih ringan karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan. Pada kriteria yang ketiga ini emiten atau perusahaan publik tidak dituntut untuk menunjukkan rasio-rasio keuangan tertentu untuk membuktikan kesulitan keuangan yang dialaminya. Karena relatif lebih ringannya kriteria yang ketiga maka kriteria ini hanya dapat digunakan untuk mengkonversi hutang dari pihak yang tidak terafiliasi.

2. Unsur hutang yang dapat dikonversi

Sebagaimana disebutkan di atas, suatu perusahaan melakukan konversi hutang menjadi saham karena perusahaan tersebut tidak mampu membayar hutang-hutangnya dengan cash. Hutang-hutang perusahaan tersebut timbul karena berbagai sebab, antara lain pembelian bahan baku, pinjaman di bank, bunga, dsb. Dalam melakukan konversi hutang menjadi saham perusahaan perlu memperhatikan bahwa tidak semua hutang dapat dikonversi menjadi saham. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar hutang dapat dikonversi menjadi saham. Kriteria-kriteria tersebut diatur dalam pasal 35, ayat (2), Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Hak Tagih terhadap Perseroan yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih yang timbul karena :

a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud / tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
b. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hutang yang dapat dikonversi menjadi saham adalah hutang yang secara nyata diterima oleh perusahaan. Dalam penjelasan Pasal 35 Ayat (2) ditegaskan bahwa bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar tidak dapat dikompensasi sebagai setoran saham, karena bunga dan denda secara nyata tidak diterima oleh perusahaan.

3. Penentuan harga konversi

Hal penting lain yang juga perlu diperhatikan oleh emiten atau perusahaan publik dalam melakukan konversi hutang menjadi saham adalah nilai konversi atas saham. Semakin rendah saham emiten atau perusahaan publik dinilai untuk konversi, maka akan semakin banyak saham yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar hutangnya. Akibatnya adalah semakin besar dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham. Dalam rangka perlindungan terhadap pemegang publik, maka Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa, pada butir V.1.1, mengatur bahwa nilai konversi ini tidak boleh lebih rendah dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat 25 Hari Bursa sebelum iklan pengumuman RUPS.

Selain peraturan di Bursa Efek Indonesia tersebut, dalam menentukan nilai konversi juga perlu diperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa pengeluaran saham yang dilakukan untuk menambah modal ditempatkan harus disetor penuh. Adanya ketentuan saham harus disetor penuh tersebut mewajibkan nilai konversi saham sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominalnya.

Dengan memperhatikan 2 (dua) ketentuan di atas, maka nilai konversi saham sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai tertinggi dari kedua nilai berikut:

i. rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat 25 Hari Bursa sebelum iklan pengumuman RUPS.

ii. nilai nominal saham.

4. Persetujuan pemegang saham

Untuk dapat melakukan konversi hutang menjadi saham, maka rencana konversi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu. Prosedur pelaksanaan RUPS dengan agenda konversi hutang menjadi saham pada dasarnya sama dengan prosedur RUPS dengan agenda yang lain, dimana pemberitahuan RUPS dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan, dan pemanggilan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS. Namun demikian, berbeda dengan RUPS dengan agenda selain konversi hutang menjadi saham dimana keterbukaan informasi kepada pemegang saham diumumkan 14 hari sebelum pemanggilan, pada RUPS dengan agenda konversi hutang menjadi saham tersedianya informasi kepada pemegang saham wajib diumumkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum RUPS.

5. Lock up

Ketentuan lain yang harus diperhatikan, terutama oleh pihak kreditur yang tagihannya akan dikonversi menjadi saham, adalah saham-saham hasil konversi tersebut tidak dapat diperdagangkan (lock up) selama satu tahun sejak saham-saham hasil konversi tersebut dicatatkan di bursa. Larangan yang dikeluarkan melalui Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa ini dimaksudkan agar saham-saham baru tersebut tidak menyebabkan penurunan signifikan dari harga pasar saham. Penurunan harga pasar tersebut sangat mungkin terjadi mengingat saham-saham hasil konversi tersebut jumlahnya sangat besar bahkan tidak jarang melebihi jumlah saham yang beredar. Sebagai contoh, pada konversi hutang menjadi saham yang dilakukan oleh PT Langgeng Makmur Industri Tbk. dan PT Sekar Laut Tbk. tahun 2005, jumlah saham beredar perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing bertambah sebanyak 90,8 % dan 814 %. Pada konversi hutang menjadi saham yang dilakukan PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. tahun 2007 pertambahan jumlah saham bahkan mencapai 1.074% dari saham beredar.

Demikian beberapa ketentuan yang harus diperhatikan baik oleh emiten dan perusahaan publik maupun kreditur dalam pelaksanaan konversi hutang menjadi saham. Secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) hal yang ingin dicapai oleh peraturan-peraturan tersebut. Pertama adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi emiten dan perusahaan publik dalam melakukan konversi hutang menjadi saham, sehingga emiten dan perusahaan publik yang mengalami masalah hutang yang besar dapat mengatasi masalah hutang-hutangnya. Kedua adalah agar konversi hutang menjadi saham tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham publik.


Daftar Pustaka

1. Nurhaida, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, presentasi pada Workshop Pasar Modal Angkatan IV - JMT House, Jakarta, 24 April 2008.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 tentang Penambaham Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
4. Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa
5. Laporan Keuangan Tahunan 2007 PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk.
6. Laporan Keuangan Tahunan 2006 PT Langgeng Makmur Industri Tbk.
7. Laporan Keuangan Tahunan 2006 PT Sekar Laut Tbk.
8. finance.yahoo.com, diakses pada 22 April 2008

Beberapa Perbedaan Antara UU PT Tahun 2007 Dengan UU PT Tahun 1995

Penulis : I Made B. Tirthayatra
(Diterbitkan pada Warta Bapepam, September 2007)


Pada tanggal 16 Agustus 2007 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UU PT Tahun 2007). Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (UU PT Tahun 1995). Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara UU PT Tahun 2007 dengan UU PT Tahun 1995. Sebagian besar bahan yang digunakan untuk tulisan ini merupakan bahan-bahan yang disampaikan pada acara Pembahasan Lebih Lanjut Relevansi UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perkembangan Pasar Modal, yang diselenggarakan di Bursa Efek Jakarta, pada 28 September 2007.

1. Jumlah Pemegang Saham Perseroan Terbatas
Pada Pasal 7 UU PT Tahun 1995 disebutkan bahwa Perseroan wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Namun demikian, UU tersebut juga menyebutkan bahwa kewajiban untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tersebut tidak berlaku bagi Perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana pemiliknya boleh hanya 1 (satu).

Seperti halnya pada UU PT Tahun 1995, pada Pasal 7 UU PT Tahun 2007 juga terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Namun demikian, berbeda dengan UU PT Tahun 1995, dalam UU PT Tahun 2007 pengecualian bukan hanya diberikan kepada BUMN namun juga kepada Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam Undang Undang tentang Pasar Modal.

BUMN, Perseroan yang mengelola Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam Undang Undang tentang Pasar Modal dikecualikan dari peraturan ini karena status dan karakteristiknya yang khusus, sehingga persyaratan jumlah pendirinya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.


2. Perusahaan Publik
UU PT Tahun 1995 tidak mengatur mengenai kewajiban bagi Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perusahaan publik untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran.

UU PT Tahun 2007 mewajibkan Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perusahaan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, untuk mengubah anggaran dasarnya, yaitu mengubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.


3. Jumlah Modal Dasar
Secara umum tidak terdapat perubahan mendasar mengenai permodalan perseroan kecuali peningkatan modal dasar minimal dari Rp. 20 juta menjadi Rp. 50 juta.

Pasal 25 dan Pasal 26 UU PT tahun 1995 menyatakan bahwa Modal Dasar perseroan paling sedikit adalah Rp. 20 juta, pada saat pendirian paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan, dan pada saat pendirian penempatan modal telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan.

Pasal 32 dan Pasal 33 UU PT Tahun 2007 menyatakan bahwa Modal Dasar perseroan paling sedikit adalah Rp. 50 juta, dan seperti UU PT Tahun 1995, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.


4. Hak Tagih terhadap Perseroan yang dapat dikompensasi menjadi saham
Pasal 28 ayat (1) UU PT Tahun 1995 menyatakan bahwa pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihanya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya. Namun demikian Pasal 28 ayat (2) memberikan pengecualian bahwa bentuk-bentuk tagihan tertentu dapat dikompensasi sebagai setoran saham dengan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam pelaksanaannya Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan adalah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, yang isinya menyatakan bahwa hak tagih yang dapat dikompensasi adalah hak tagih yang timbul karena :
- Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
- Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
- Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan

Pasal 35 ayat (1) UU PT Tahun 2007 menyatakan bahwa pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, sepanjang disetujui oleh RUPS. Selanjutnya Pasal 35 ayat (2) memuat kriteria hak tagih yang dapat dikompensasi menjadi saham, yang isinya mengakomodasi isi dari Peraturan Pemerintah No. 15 tersebut di atas.

Sekilas tidak terlihat ada perbedaan yang signifikan antara UU PT Tahun 1995 dengan UU PT Tahun 2007, karena meskipun pada UU PT Tahun 1995 tidak terdapat kriteria hak tagih yang dapat dikompensasi menjadi saham namun hal ini dijelaskan dalam Peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, apabila ditelaah sampai dengan pasal penjelasan, terlihat adanya perbedaan yang sangat signifikan. Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU PT Tahun 2007 menyebutkan bahwa bunga dan denda yang terutang, sekalipun telah jatuh tempo dan harus dibayar, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan. Penjelasan ini memiliki pengaruh yang besar karena dalam peraturan perundangan yang menjadi acuan sebelumnya, yaitu UU PT Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999, tidak terdapat larangan untuk mengkompensasi bunga dan denda terutang menjadi saham.

5. Larangan Mengeluarkan Saham Untuk Dimiliki Sendiri
Pasal 29 ayat (1) UU PT Tahun 1995 melarang Perseroan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri, ataupun untuk dimiliki anak perusahaan. Larangan ini berlaku untuk semua perusahaan tanpa pengecuali.

Seperti halnya UU PT tahun 1995, Pasal 36 UU PT tahun 2007 juga melarang Perseroan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan. Namun demikian berbeda dengan UU PT Tahun 1995 yang tidak memberikan pengecualian apapun, Pasal 36 ayat (4) UU PT Tahun 2007 memberikan pengecualian bahwa dalam hal Perseroan lain tersebut adalah perusahaan efek, maka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan adanya pengecualian ini maka suatu anak perusahaan, apabila merupakan perusahaan efek, dimungkinkan untuk membeli saham yang dikeluarkan induknya. Pengecualian ini diberikan guna mengakomodasi kemungkinan anak perusahaan yang merupakan perusahaan efek bertindak sebagai stand by buyer dalam penawaran umum yang dilakukan perseroan induknya.


6. Pembelian Kembali Saham
Pasal 30 UU PT 1995 menyatakan bahwa pembelian kembali saham harus dibayar dari laba bersih, dan tidak terdapat pembatasan berapa lama saham yang dibeli kembali tersebut boleh dikuasai perseroan. Pasal 30 ini juga menyatakan bahwa jumlah nilai nominal saham yang dimiliki Perseroan dan anak perusahaan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan. Selanjutnya, Pasal 31 UU PT Tahun 1995 menyatakan bahwa pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

Berbeda dengan UU PT Tahun 1995, pada UU PT 2007 tidak terdapat kewajiban untuk menggunakan laba bersih sebagai sumber dana pembelian kembali. Sehubungan dengan pembatasan periode penguasaan saham yang diperoleh kembali, Pasal 37 UU PT Tahun 2007 memberikan batasan bahwa saham yang dibeli kembali oleh Perseroan hanya boleh dikuasai paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam penjelasan pasal 37 tersebut disebutkan bahwa jangka waktu 3 (tiga) tahun dimaksudkan agar Perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

Sehubungan dengan perlunya persetujuan RUPS untuk pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut, dan adanya pembatasan pembelian kembali saham untuk tidak melebihi 10% dari jumlah modal ditempatkan, dalam UU PT Tahun 2007 dinyatakan bahwa persetujuan RUPS dan pembatasan tersebut diwajibkan sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.


7. Nilai Nominal
Pasal 42 UU PT Tahun 1995 menyatakan bahwa saham wajib memiliki nilai nominal.

Dalam Pasal 49 ayat (2), UU PT 2007 juga menyatakan bahwa saham wajib memiliki nilai nominal. Namun demikian, berbeda dengan UU PT Tahun 1995 yang sama sekali tidak memberi ruang untuk penerbitan saham tanpa nilai nominal, dalam Pasal 49 ayat (3) UU PT Tahun 2007 dinyatakan bahwa tidak ditutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur pengeluaran saham tanpa nilai nominal.

Dibukanya peluang bagi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk mengatur pengeluaran saham tanpa nilai nominal adalah karena saham tanpa nilai nominal telah menjadi kebutuhan di Pasar Modal. Pada krisis ekonomi tahun 1997, banyak saham yang nilai pasarnya turun sampai di bawah nilai nominal. Meskipun tidak sebanyak ketika krisis ekonomi tersebut, sampai saat ini masih terdapat beberapa perusahaan yang nilai pasarnya di bawah nilai nominal. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut bermaksud menambah modalnya melalui penerbitan saham baru, maka akan muncul kendala karena di satu pihak Undang Undang tentang Perseroan Terbatas mewajibkan penerbitan saham baru untuk disetor penuh, dan di pihak lain harga pasar saham tersebut sudah di bawah nilai nominal sehingga tidak akan laku apabila ditawarkan pada atau di atas nilai nominal. Karena UU PT Tahun 1995 tidak memungkinkan diterbitkannya saham tanpa nilai nominal, maka untuk mengatasi kendala sebagaimana disebutkan di atas beberapa Emiten telah mengeluarkan saham dengan nilai nominal baru yang lebih kecil dari nilai nominal saham yang telah beredar. Mengingat perbedaan nilai nominal tersebut tidak menyebabkan perbedaan hak suara, maka terdapat kemungkinan pemegang saham yang memiliki nilai nominal lebih tinggi merasa dirugikan karena hak suara ataupun hak atas dividen yang melekat pada saham miliknya dianggap sama dengan hak suara ataupun hak dividen yang melekat pada saham dengan nilai nominal yang lebih rendah. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka dibuka peluang peraturan perundang-undangan di Pasar Modal mengatur mengenai pengeluaran saham tanpa nilai nominal.


8. Rencana Kerja
UU PT Tahun 1995 tidak mewajibkan Direksi untuk menyampaikan Rencana Kerja.

UU PT Tahun 2007, melalui Pasal 63 sampai dengan Pasal 65, mengatur mengenai Rencana Kerja. Dalam UU PT Tahun 2007 disebutkan antara lain bahwa Direksi menyusun rencana kerja tahunan, yang juga memuat anggaran tahunan, Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. UU PT Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa Anggaran Dasar dapat menentukan apakah rencana kerja tersebut harus disampaikan atau harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS.


9. Kewajiban Audit Atas Laporan Keuangan Tahunan
Pasal 59 UU PT Tahun 1995 menyebutkan perusahaan yang laporan keuangan tahunannya wajib diaudit adalah apabila:
bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat
perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang; atau
perseroan merupakan perusahaan terbuka

Pasal 68 UU PT Tahun 2007 menambahkan kriteria perusahaan yang laporan keuangan tahunannya wajib diaudit, selain kriteria yang telah disebut dalam pasal 59 UU PT Tahun 1995, yaitu perseroan mempunyai aset dan atau jumlah peredaran usaha sekurang-kurangnya Rp. 50 miliar, atau perseroan yang diwajibkan untuk diaudit oleh peraturan perundang-undangan.


10. Penggunaan Laba
Pasal 62, UU PT tahun 1995 menyatakan bahwa dalam hal RUPS tidak menentukan lain, laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

Seperti halnya UU PT Tahun 1995, Pasal 71 UU PT Tahun 2007 juga menyatakan bahwa menyatakan hal yang sama bahwa laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. UU PT Tahun 2007 menambahkan bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.


11. Jumlah Korum dalam RUPS
Sebagaimana terlihat pada Tabel Perbadingan Jumlah Korum, tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam penentuan jumlah korum dalam RUPS antara UU PT Tahun 1995 dengan UU PT Tahun 2007.

Adapun yang menjadi perbedaan adalah disebutkannya secara eksplisit jumlah korum untuk agenda Pemisahaan Usaha, dan Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan pada UU PT Tahun 2007. Jumlah korum untuk Pemisahan Usaha tidak diatur dalam UU PT 1995, sedangkan dalam UU PT 2007 jumlah korumnya adalah ¾ dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Adapun untuk Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, UU PT 1995 tidak menyebut secara tersendiri. Namun demikian, mengingat Jangka Waktu Berdirinya Perseroan merupakan salah satu butir Anggaran Dasar, maka berdasarkan UU PT Tahun 1995 jumlah korum RUPS yang diperlukan untuk mengubahnya mengikuti jumlah korum yang diperlukan untuk mengubah Anggaran Dasar, yaitu 2/3 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pada UU PT 2007, korum untuk Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan disebutkan secara tersendiri, yaitu ¾ dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

12. Dividen Interim
UU PT Tahun 1995 tidak menyebutkan secara khusus mengenai Dividen Interim. Sedangkan pada UU PT Tahun 2007, Dividen Interim diatur secara khusus pada Pasal 72. Pasal tersebut antara lain menyebutkan bahwa Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Kemudian disebutkan pula bahwa dalam hal setelah tahun berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.


13. Tanggung Jawab Sosial Perseroan
Hal yang baru pada UU PT Tahun 2007 adalah diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan. Pasal 77 UU tersebut menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian beberapa perbedaan antara UU PT Tahun 2007 dengan UU PT Tahun 1995. Sebagaimana terlihat pada perbedaan-perbedaan tersebut, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal diberikan beberapa peluang untuk mengeluarkan aturan yang berbeda dari apa yang telah diatur dalam Undang Undang tentang Perseroan Terbatas. Dengan peluang ini, Bapepam-LK selaku regulator di bidang pasar modal memiliki landasan kuat untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang dibutuhkan bagi perkembangan Pasar Modal Indonesia yang mana tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sebelumnya.


Daftar Pustaka:
1. Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.
4. Simbolon, Robinson, Posisi Pasar Modal Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disampaikan dalam “Seminar Sehari Relevansi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perkembangan Pasar Modal”, Le Meridien Hotel, Jakarta, 11 September 2007
5. Bahan Presentasi Ratnawati W. Prasodjo, SH, pada acara “Pembahasan Lebih Lanjut Relevansi UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perkembangan Pasar Modal”, di Bursa Efek Jakarta, 28 September 2007.

Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan (ESOP)

I Made B. Tirthayatra
(diterbitkan di Warta Bapepam, Januari 2006)

Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan (PKSK), dalam bahasa Inggris sering disebut dengan ESOP, merupakan suatu program yang memungkinkan partisipasi karyawan untuk memiliki saham perusahaan atau induk perusahaan tempat mereka bekerja. Program ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan memberikan saham secara cuma-cuma (stock grant), menjual saham kepada karyawan, atau dengan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan selama periode tertentu. PKSK dilakukan pertama kali pada tahun 1950 di Amerika Serikat, dan saat ini telah menjadi praktek yang umum dilakukan dalam dunia usaha baik di negara maju maupun di negera berkembang. Dengan adanya kepemilikan karyawan pada perusahaan atau induk perusahaan tempat mereka bekerja, diharapkan motivasi dan komitmen para karyawan akan meningkat sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan nilai perusahaan.


Seperti halnya di banyak negara lain, program ini juga semakin banyak dilakukan di Indonesia. Secara umum, perusahaan yang menyelenggarakan PKSK di Indonesia dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah emiten / perusahaan publik yang berlokasi di Indonesia, dan kelompok kedua adalah perusahaan-perusahaan yang merupakan anak perusahaan dan perusahaan multinasional di luar negeri.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai beberapa metode penyelenggaraan PKSK dan permasalahan yang dihadapi Bapepam dalam mengakomodasi program tersebut.

Program Kepemilikan Saham Karyawan oleh Emiten Indonesia

Umumnya terdapat 3 cara bagi Emiten/Perusahaan Publik di Indonesia untuk menyelenggarakan PKSK. Pertama adalah melalui penjatahan saham pada saat penawaran umum, kedua melalui penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, dan ketiga adalah melalui penjualan / pembagian treasury stock.

1. PKSK Melalui Penjatahan Saham Saham Pada Penawaran Umum

Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum menyatakan bahwa penjatahan saham diprioritaskan kepada pegawai emiten sampai dengan jumlah paling banyak 10% dari jumlah saham penawaran umum. Banyak perusahaan memanfaatkan peraturan ini untuk menyelenggarakan PKSK mereka. Karena merupakan bagian dari program penawaran umum saham, maka tidak terdapat prosedur khusus yang harus dipenuhi perusahaan dalam menyelenggarakan PKSK di luar prosedur penawaran umum yang mereka telah lakukan. Dengan sendirinya, PKSK tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pernyataan pendaftaran penawaran umum menjadi efektif.

2. PKSK Melalui Penerbitan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Umumnya, dalam menerbitkan saham baru emiten harus memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham yang ada untuk membeli saham-saham yang akan diterbitkan. Hal ini dimaksudkan agar penerbitan saham baru tersebut tidak menyebabkan kepemilikan pemegang saham lama terdilusi.

Dengan adanya Peraturan Bapepam No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, pemberian HMETD kepada pemegang saham lama tidak diwajibkan sepanjang saham yang diterbitkan tidak melebihi 5% dari modal disetor selama jangka waktu 3 tahun, atau dalam hal penerbitan saham baru tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan dalam Peraturan tersebut.
Karena adanya celah hukum untuk menerbitkan saham baru tanpa harus memberikan HMETD kepada pemegang saham lama ini, banyak emiten yang menyelenggarakan PKSK melalui Peraturan Bapepam No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini.
Lebih lanjut Peraturan Bapepam No. IX.D.4 ini juga menyatakan bahwa dalam hal penambahan modal dilaksanakan melalui Penawaran Umum, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Pernyataan Pendaftaran dan Ketentuan tentang Penawaran Umum. Hal ini menunjukkan bahwa penerbitan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dilakukan melalui penawaran umum.

3. Treasury Stock

Disamping menerbitkan saham baru, PKSK dapat dilakukan dengan membagi treasury stock. Treasury stock adalah saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan. Pasal 30 Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas antara lain menyatakan bahwa perusahaan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan.
Emiten/Perusahaan Publik dapat menjual treasury stock melalui program PKSK sepanjang telah disetujui oleh RUPS dengan memperhatikan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, serta Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Program Kepemilikan Saham Karyawan oleh emiten luar negeri atau perusahaan tertutup

PKSK bukan hanya dapat dilakukan oleh emiten Indonesia, namun juga oleh emiten luar negeri dan bahkan juga oleh perusahaan tertutup. Berdasarkan data Bapepam, perusahaan non emiten Indonesia yang banyak menyelenggarakan PKSK di Indonesia adalah perusahaan dan anak perusahaan multinasional. Metode PKSK yang dilakukan antara lain adalah program Phantom Stock atau Stock Appreciation Rights (SARs). Phantom Stock dan SARs adalah alat kompensasi yang dirancang untuk memberikan karyawan keuntungan ekonomis atas kepemilikan saham tanpa disertai terjadinya transfer saham sesungguhnya.


Sumber Saham
Terlepas dari berbagai skenario PKSK tersebut, sumber saham yang ditawarkan dalam PKSK dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Pertama adalah saham yang masih berada dalam portepel, kedua adalah saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan (treasury stock) dan ketiga adalah saham beredar (outstanding stock) yang dimiliki oleh pemegang saham.

Apabila sumber saham yang ditawarkan termasuk dalam kategori pertama, yang saham yang masih dalam protepel, maka pada saat diterbitkan saham tersebut harus disetor penuh. Hal ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, dimana dinyatakan bahwa setiap penerbitan saham baru harus disetor penuh. Dalam hal PKSK berupa pemberian saham secara cuma-cuma (stock grant) maka setoran tersebut dapat dibayar oleh perusahaan sendiri, dimana uang yang digunakan untuk membayar tersebut dicatat sebagai beban bagi perusahaan seperti halnya pembayaran bonus berupa kas bagi karyawan. Bedanya, pada bonus berupa kas, uang dibayar kepada karyawan sedangkan pada bonus berupa saham, uang tidak keluar dari kas perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan memberikan saham kepada karyawan. Pada kategori yang kedua, tidak harus terdapat penyetoran uang pada saat treasury stock dikeluarkan. Hal ini dikarenakan saham tersebut telah disetor penuh pada saat pertama kali dikeluarkan. Sedangkan pada kategori ketiga, yang terjadi adalah pengalihan dari pemegang saham kepada karyawan, dan karenanya tidak terkait langsung dengan perusahaan.

Keterbukaan Informasi

Saat ini belum terdapat peraturan di pasar modal Indonesia yang secara khusus mengatur penyelenggaraan PKSK. Karenanya pelaksanaan program ini memperhatikan berbagai peraturan yang tidak secara langsung mengatur penyelenggaraan PKSK. Untuk mendapat gambaran mengenai peraturan-peraturan apa saja yang terkait dengan penyelenggaraan PKSK, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab.

Pertanyaan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan PKSK adalah apakah program ini termasuk dalam kategori penawaran umum. Penjelasan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa yang termasuk penawaran umum antara lain adalah penawaran saham dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media masa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 15 ini, jika PKSK ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak maka dapat dikategorikan ke dalam kategori penawaran umum.
Apabila disepakati bahwa PKSK merupakan penawaran umum, maka pertanyaan mendasar kedua adalah apakah PKSK dapat dikategorikan sebagai penawaran umum yang bersifat terbatas. Peraturan Bapepam No. IX.A.2 butir 5 antara lain menyatakan bahwa kewajiban mengumumkan prospektur ringkas tidak perlu dilakukan bagi Pihak tertentu yang penawarannya bersifat terbatas. Berdasarkan Peraturan ini, maka PKSK dinyatakan sebagai penawaran umum yang bersifat terbatas, maka tidak perlu mengumumkan prospektus ringkas.
Apabila disepakati bahwa PKSK merupakan penawaran umum yang bersifat terbatas, maka pertanyaan selanjutnya yang masih muncul adalah masih adakah keterbukaan lain yang perlu dikecualikan selain kewajiban untuk mengumumkan prospektus ringkas, dan apakah tidak terdapat poin keterbukaan lain yang perlu ditambahkan.

Sampai saat ini masih terdapat berbagai interpretasi atas jawaban dari pertanyaan pertama, kedua dan ketiga diatas. Namun terlepas dari berbagai interpretasi tersebut, keterbukaan informasi yang dipersyaratkan Bapepam dalam penyelenggaraan PKSK adalah konsisten. Berikut ini adalah garis besar informasi yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan PKSK tersebut. PKSK yang dimaksud disini adalah PKSK yang bukan merupakan penjatahan saham pada saat Initial Public Offering (IPO). Apabila PKSK yang diselenggarakan merupakan penjatahan saham pada saat IPO, maka program tersebut merupakan bagian dari keseluruhan program IPO dan karenanya keterbukaannya pun menjadi satu dengan keseluruhan keterbukaan informasi yang diwajibkan bagi IPO tersebut.

- Untuk Emiten / Perusahaan Publik di Indonesia

Informasi yang wajib disampaikan oleh perusahaan penyelenggara PKSK adalah informasi informasi umum yang antara lain mencakup nama program, nama perusahaan pelaksana program, nama perusahaan yang sahamnya ditawarkan, tujuan dan jangka waktu program, risiko terkait, sifat dan jumlah saham yang ditawarkan, persyaratan, pembatasan mengenai penjualan kembali saham, aspek perpajakan atas keikutsertaan dalam program, dan opini konsultan hukum tentang kepemilikan saham oleh karyawan. Selain kepada Bapepam, informasi tersebut juga wajib disampaikan kepada karyawan.

Apabila saldo transaksi dalam PKSK memenuhi kriteria material, yaitu 10% dari saldo penjualan atau 20% dari saldo ekuitas, maka wajib mengikuti Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dimana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham. Apabila PKSK mengandung benturan kepentingan, misalnya dalam hal peserta PKSK adalah direksi dan komisaris perusahaan, maka wajib mengikuti Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yaitu wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen. Pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan PKSK dan bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu. Kewajiban adanya persetujuan pemegang saham independen ini diperlukan untuk melindungan kepentingan pemegang saham publik. Tanpa adanya kewajiban ini, maka persetujuan atas PKSK ditentukan oleh pemegang saham utama yang memang berkepentingan dengan transaksi tersebut. Dengan adanya peraturan ini, meskipun tidak memiliki suara mayoritas pemegang saham independen dapat menghalangi dilakukannya suatu transaksi.

-Untuk Perusahaan atau Anak Perusahaan Multinasional

Dalam hal penyelenggaraan PKSK dilakukan oleh Perusahaan atau Anak Perusahaan Multinasional maka disamping wajib menyampaikan informasi bersifat umum seperti yang dipersyaratkan kepada Emiten/Perusahaan Publik di Indonesia, juga wajib memenuhi ketentuan peraturan tentang PKSK yang berlaku di negara tempat perusahaan multinasional tersebut berlokasi, serta menyampaikan copy dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan tersebut kepada Bapepam.


Penutup
Pada tahun 2002 Bapepam telah membentuk Tim Studi Penerapan ESOP Emiten / Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, dalam laporannya Tim Studi tersebut antara lain merekomendasikan perlunya dibuat peraturan yang khusus mengatur mengenai PKSK. Atas rekomendasi ini, dan Bapepam telah mulai melakukan pembahasan atas draft peraturan mengenai PKSK. Adanya peraturan yang khusus mengatur mengenai PKSK ini diharapkan dapat memberikan kepastian langkah bagi penyelenggara, untuk menyelenggarakan PKSK, dan bagi regulator, untuk mengawasi penyelenggaraan PKSK.



Daftar Pustaka

Tim Studi Penerapan ESOP Emiten / Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, 2002, Laporan Studi Tentang Penerapan ESOP (Employee Stock Ownership Plan) Emiten Atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia.

Friday, June 19, 2009

Go Private

Boby W. Hernawan & I Made B. Tirthayatra
(dimuat di Warta Bapepam, edisi Oktober 2005)

Tindakan go private merupakan aksi korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan go public. Pada tindakan go public, suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka. Sebaliknya, pada tindakan go private perusahaan terbuka berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Go private dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya karena penawaran tender oleh pihak ketiga ataupun oleh pemegang saham, pembelian kembali saham oleh perusahaan atau karena reverse stock split.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Foley & Lardner LLP, jumlah perusahaan yang melakukan go private di pasar modal Amerika Serikat pada tahun 1993/1994 mencapai 70 perusahaan. Studi ini juga mengungkapkan bahwa alasan suatu perusahaan terbuka melakukan go private adalah karena merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka. Adapun biaya dan kewajiban tersebut antara lain adalah tingginya biaya konsultan hukum dan akuntansi, biaya penyelenggaraan RUPS, kewajiban memenuhi peraturan pasar modal, kesibukan melayani analis surat berharga, dan keterbatasan untuk melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Beberapa dari alasan tersebut tentunya mengundang perdebatan karena justru hal-hal itulah yang merupakan penunjang pelaksanaan prinsip good corporate governance.

Di Indonesia, tindakan go private pertama kali dilakukan pada tahun 1996, yaitu pada tindakan go private PT Praxair Indonesia Tbk. Setelah PT Praxair Indonesia Tbk, beberapa perusahaan terbuka lain yang melakukan go private antara lain adalah PT Pfizer Indonesia Tbk. (2002), PT Miwon Indonesia Tbk. (2002), PT Indocopper Investama Tbk. (2002), PT Bayer Indonesia Tbk. (2003), PT Central Proteinaprima Tbk. (2004), PT Surya Hidup Satwa Tbk. (2004), PT Indosiar Visual Mandiri Tbk. (2004), PT Multi Agro Persada Tbk. (2005), dan PT Komatsu Indonesia Tbk. (2005)

Sebagaimana pada aksi korporasi lainnya, perhatian Bapepam dalam proses go private terletak pada perlindungan kepentingan pemegang saham publik. Pada proses go private, disamping berusaha memastikan bahwa tidak terdapat informasi yang disembunyikan perusahaan, Bapepam juga mempersyaratkan adanya persetujuan pemegang saham independen dan dilakukannya penawaran tender atas saham yang dimiliki pemegang saham publik.
Peraturan Mengenai Go Private

Peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam melaksanakan go private adalah peraturan mengenai benturan kepentingan dan peraturan mengenai penawaran tender. Kedua aturan ini meliputi peraturan Bapepam dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh BEJ. Disamping itu, proses go private juga harus mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1. Peraturan tentang Benturan Kepentingan
Peraturan mengenai benturan kepentingan diperlukan dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham independen. Tanpa adanya peraturan ini, maka keputusan go private ditentukan oleh pemegang saham majoritas yang memang berkepentingan dengan transaksi tersebut. Dengan adanya peraturan mengenai benturan kepentingan, meskipun tidak memiliki suara majoritas pemegang saham independen yang tidak setuju dengan proses go private dapat menghalangi proses go private.

Sampai dengan bulan Agustus 2005, persetujuan pemegang saham independen dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa go private hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS Pemegang Saham Independen yang dihadiri oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen, dan disetujui oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Pada proses go private PT Komatsu Indonesia Tbk. bulan September 2005, angka korum ini tidak lagi mengacu Peraturan Bapepam No. IX.E.1. Dalam Surat Edaran go private yang dikeluarkan PT Komatsu Indonesia Tbk. disebutkan bahwa Bapepam telah mengeluarkan Surat No. S-2432/PM/2005 perihal Rencana Go Private PT Komatsu Indonesia Tbk. tanggal 5 September 2005. Melalui Surat Bapepam tersebut, Bapepam mensyaratkan bahwa go private hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS Pemegang Saham Independen yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75% saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen, dan disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh total Pemegang Saham Independen. Disamping mengatur mengenai korum, Surat Bapepam tersebut juga mengatur mengenai harga penawaran tender yang harus dilakukan.

2. Peraturan tentang penawaran tender

Apabila rencana go private telah disetujui oleh para Pemegang Saham Independen, maka harus dilakukan penawaran tender untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham publik. Tata cara dan prosedur penawaran tender diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender. Adapun harga Penawaran, disamping diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender juga diatur dalam Peraturan BEJ No. I-1. Disamping itu, dengan dikeluarkannya Surat Bapepam No. 2432/PM/2005 perihal Rencana Go Private PT Komatsu Indonesia Tbk., maka harga penawaran tender juga harus mengacu pada surat tersebut.

A. Surat Bapepam No. 2432/PM/2005 perihal Rencana Go Private PT Komatsu Indonesia Tbk.
Surat ini merupakan acuan yang dipakai dalam proses go private yang terkini, yaitu proses go private PT Komatsu Indonesia Tbk. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran go private yang dikeluarkan PT Komatsu Indonesia Tbk., Bapepam mensyaratkan agar harga penawaran pembelian harus menarik atau lebih tinggi dari ketiga harga berikut:
- Harga pasar tertinggi atas saham Perseroan di bursa dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman rencana go private.
- Hasil penilaian harga wajar saham Perseroan oleh penilai independen. Penilai Independen tersebut ditunjuk oleh pemegang saham independen dalam RUPS Independen
- Nilai nominal saham.


B. Peraturan Bapepam No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender.
Peraturan ini mensyaratkan harga penawaran tender harus lebih tinggi dari dua harga berikut:
- Harga penawaran tender tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh pihak yang sama dalam jangka waktu 180 hari sebelum pengumuman.
- Harga pasar tertinggi atas Efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman.


C. Peraturan BEJ No. I-1
Peraturan ini mensyaratkan harga penawaran tender sekurang-kurangnnya harus sama dengan harga tertinggi dari tiga harga berikut:
- Harga nominal,
- Harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama 2 tahun terakhir sebelum pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak 2 tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama 2 tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga SBI 1 bulan dalam periode 3 bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai delisting,
- Nilai wajar berdasarkan penilaian Penilai Independen.

Masing-masing peraturan di atas memberikan batasan mengenai harga minimal bagi penawaran tender, karenanya ketiga peraturan tersebut tidak saling bertentangan namun bersifat saling melengkapi.


D. Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Selain peraturan di atas, proses go private juga harus memperhatikan penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju terhadap go private. Hal ini diatur dalam angka 1 pasal 55 Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa: (a) perubahan Anggaran dasar, (b) penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;atau (c) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.

4. Prosedur Go Private

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka secara umum prosedur yang harus dilalui dalam proses go private adalah sebagai berikut :
a. Memperoleh persetujuan RUPS pemegang saham independen.
Pertama-tama, perusahaan yang hendak go private wajib menyampaikan agenda RUPS Independen mengenai rencana go private beserta draft Surat Edaran bagi Pemegang Saham kepada Bapepam, selambat-lambatnya 7 hari sebelum pemberitahuan. Agenda RUPS biasanya mencakup rencana delisting, perubahan status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup serta perubahan anggaran dasar terkait, yang secara satu kesatuan biasanya disebut sebagai rencana go private. Salah satu agenda penting yang juga harus diperhatikan adalah agenda penunjukkan Penilai Independen oleh Pemegang Saham Independen untuk melakukan penilaian atas Efek/saham Perseroan.

Mengingat bahwa go private dilakukan melalui penawaran tender atas saham perusahaan, maka informasi mengenai rencana go private sangat mempengaruhi harga saham Perseroan. Untuk menghindari fluktuasi harga, Perseroan dapat mengajukan permohonan suspend perdagangan saham kepada bursa efek dimana perusahaan dicatat.

Pemberitahuan akan adanya RUPS Independen dan Surat Edaran kepada para pemegang saham (Pengumuman) harus diumumkan dalam surat kabar selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPS. Surat Edaran antara lain mencakup alasan dan latar belakang rencana go private, penilaian pihak independen atas saham Perseroan, pihak yang akan melakukan penawaran tender, harga penawaran yang direncanakan serta ketentuan-ketentuan RUPS dalam rangka go private. Panggilan untuk menghadiri RUPS juga harus diumumkan melalui surat kabar dan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum RUPS.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sebelum bulan September 2005, persetujuan dari pemegang saham independen dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Pada proses go private PT Komatsu Indonesia Tbk. bulan September 2005 ketentuan persetujuan pemegang saham independen ini mengacu pada Surat Bapepam No. S-2432/PM/2005 perihal Rencana Go Private PT Komatsu Indonesia Tbk. Dalam surat tersebut Bapepam menyatakan bahwa dalam rangka persetujuan go private, RUPS Independen harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75% Pemegang Saham Independen, dan harus disetujui oleh lebih dari 50% total Pemegang Saham Independen Perseroan.
b. Melakukan Penawaran Tender

Setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen, maka pelaksanaan go private wajib dilakukan melalui penawaran tender. Prosedur dan tata cara penawaran tender diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender. Adapun harga yang digunakan, disamping mengacu pada Peraturan Bapepam No. IX.F.1 juga harus mengacu pada Surat Bapepam No. S-2432/PM/2005 tanggal 5 September 2005, dan Peraturan BEJ No. I-1. Sebagaimana diungkapkan di atas, peraturan-peraturan tersebut memberikan patokan mengenai harga-harga minimum yang harus dijadikan acuan dalam menentukan harga realisasi penawaran tender. Karenanya, acuan-acuan harga tersebut tidak bertentangan namun bersifat saling melengkapi.

c. Paska Penawaran Tender

Apabila setelah penawaran tender masih terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan proses go private perusahaan, maka sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 55 angka 1, Perusahaan wajib mengusahakan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham tersebut. Pembelian tersebut dapat dilakukan oleh pemegang saham utama dan dapat pula oleh perusahaan sendiri. Apabila perusahaan memilih untuk membeli sendiri saham tersebut maka wajib mengikuti peraturan yang terkait dengan pembelian kembali saham.

Demikianlah gambaran singkat mengenai peraturan yang terkait dengan proses go private. Satu hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses go private adalah bagaimana menentukan batasan bahwa suatu perusahaan sudah menjadi perusahaan tertutup. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi mengenai emiten dan perusahaan publik, namun Undang-Undang tersebut belum memberikan definisi yang jelas mengenai perusahaan tertutup ataupun perusahaan terbuka.

Batasan mengenai perusahaan tertutup atau perusahaan terbuka sangat diperlukan untuk menentukan kapan kewajiban suatu perusahaan sebagai perusahaan terbuka akan berakhir. Sebagai contoh, Undang Undang Pasar Modal menyatakan bahwa salah satu pengertian penawaran umum meliputi penjualan efek kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Dengan mempertimbangkan hal ini, maka ada kemungkinan Perseroan masih dianggap memenuhi kriteria sebagai pihak yang wajib tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal apabila setelah penawaran tender jumlah pemegang saham Perseroan masih lebih dari 50 pihak.


Daftar Pustaka
1. Surat Edaran Sehubungan dengan Rencana Delisting dan Perubahan Status PT Komatsu Indonesia Tbk dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup
2. Ary Suta, I Putu Gede, 2002, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan Sad Satria Bakti, Jakarta
3. Foley & Lardner LLP, Why and How to Go Private
4. Laporan Tahunan Bapepam tahun 2002, 2003 dan 2004.
5. Prospektus IPO PT Komatsu Indonesia